Ramai-ramai Tolak Impor 1 Juta Ton Beras
Mereka mempertanyakan urgensi dari rencana ini sebab mendekati masa panen. Harga gabah di tingkat petani akan hancur jika berbarengan dengan kedatangan beras yang rencananya dari Thailand.
Bungkukkan Badan ke Petani, Eks Mendag Kritik Rencana Impor Beras
Mantan Mendag, Rachmat Gobel, turut buka suara terkait rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras. Kritik tersebut ia sampaikan dalam lawatannya ke Jember, Jawa Timur, di hadapan para petani.
Wakil Ketua DPR RI itu pun sampai meminta izin untuk memberi hormat pada para petani dengan cara membungkukkan badan.
"Izinkan saya untuk membungkukkan badan pada mereka. Membungkuk seperti orang yang sedang rukuk, 45 derajat," ujar Gobel dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Jumat (19/3).
Ia berharap Menteri Perdagangan saat ini mau mengambil risiko untuk tak melakukan impor. Hal itu disampaikan dengan berkaca pada pengalamannya saat menjabat Menteri Perdagangan pada 2015, dirinya memutuskan menahan impor beras saat terjadi pergolakan harga di dalam negeri.
Komisi VI dan PKS Tolak Impor Beras
Komisi IV DPR menolak kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton dan meminta Perum Bulog memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri, seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin membacakan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN klaster pangan melalui virtual, Senin (15/3).
Importasi beras sebesar 1 juta ton mendapat banyak penolakan dari sejumlah anggota DPR karena dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia. Hal itu dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.
Secara terpisah, Partai Keadilan Sejahtera juga menolak keras rencana ini. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mempertanyakan kebiasaan pemerintah yang kerap melakukan impor sejumlah komoditas, terutama produk pertanian.
Protes Slamet tersebut bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, pemerintah memiliki proyek food estate atau lumbung pangan seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi dan diklaim telah mulai panen, seharusnya bisa menambah produksi beras nasional.
“Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya dengan lumbung pangan ini. Lalu untuk apa lagi impor?” kata Slamet dikutip dari laman resmi PKS, Minggu (21/3).
Muhammadiyah Sebut Kebijakan Impor Beras Cerminan Buruknya Koordinasi Pejabat
Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan rencana impor beras tersebut merupakan hal yang mengejutkan karena rakyat baru saja mendengar dan membaca pernyataan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang mengatakan dan memastikan pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya agar tidak menghancurkan harga beras petani.
Ditambah lagi, menurut Anwar, belum lama ini Presiden Jokowi telah mengimbau seluruh masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing
Menurut dia, jika beras-beras Indonesia tidak memenuhi standar, apalagi mengharapkan bisa diekspor, lalu ke mana para petani menjual beras. Sementara mereka butuh uang untuk terus hidup.
Karena itu, dia menggaris bawahi apa yang disampaikan Presiden Jokowi agar semua pihak harusnya membeli produk bangsa sendiri. Ini sesuai dengan tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi melindungi dan mensejahterakan rakyat.
"Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat," katanya, Minggu (21/3).
Gubernur Ganjar Pranowo Minta Ada Perlindungan ke Petani
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan para petani harus mendapat perlindungan dari pemerintah terkait dengan adanya rencana impor beras 1 juta ton saat musim panen raya.
"Karena ongkos produksinya kemarin tidak cukup murah itu agak mahal justru, maka petani hari ini butuh perlindungan, maka jangan sampai ada keputusan yang nanti menyinggung perasaan petani," katanya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/3).
Kendati demikian, Ganjar menyakini bahwa pemerintah pusat tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait rencana impor beras. Politikus PDI Perjuangan itu meminta semua pihak bisa menahan diri.
Dirut Bulog Pun Kaget Tiba-tiba Disuruh Impor
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso buka suara soal rencana pemerintah impor beras 1 juta ton dalam waktu dekat. Buwas menyebut keputusan impor beras tak pernah dibahas di rapat koordinasi terbatas (rakortas). Bulog ditugaskan mengimpor meski tak ada pembahasan dalam rapat.
Buwas menegaskan, Bulog belum tentu melakukan impor beras karena akan memprioritaskan penyerapan beras dalam negeri.
Hingga 14 Maret, terdapat stok beras di gudang Bulog sebanyak 883.585 ton yang terbagi dari 859.777 ton beras cadangan pemerintah dan 23.708 ton beras komersial.
Dari stok itu, masih ada yang sisa tahun 2018 yang turun mutu. Beras yang turun mutu tersebut sebanyak 106.642 ton. Pada saat itu, realisasi impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Secara rinci Bulog telah menyalurkan 321.320 ton pada tahun 2018, lalu 529.110 tahun berikutnya, dan 617.574 ton pada tahun 2020. Pada tahun ini rencana realisasi beras impor tahun 2018 sebanyak 41.635 ton.
“Nah sedangkan kalau boleh disampaikan bahwa eks impor 2018 itu masih bermasalah sisanya,” tegas Buwas.
Belum ada Komentar untuk "Ramai-ramai Tolak Impor 1 Juta Ton Beras"
Posting Komentar