Pemprov DKI soal Tak Bubarkan Kerumunan Habib Rizieq: Jumlah Kami Terbatas

PEMPROV DKI Jakarta telah memberi sanksi denda Rp 50 juta kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab atas kerumunan massa dalam berbagai acara yang digelarnya. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan sikap Pemprov DKI karena tak membubarkan kerumunan di tengah pandemi corona. 

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menjelaskan, salah satu alasan pihaknya tak mampu membubarkan karena massa yang hadir terlalu besar. Sementara personel Pemprov DKI, termasuk Satpol PP terbatas. 

"Kan ada batasan-batasan, jumlah kami juga terbatas. Kami sudah koordinasikan saat itu dengan aparat keamanan lainnya. Kan kami tidak bisa berdiri sendiri," kata Riza, Senin (16/11). 

Riza menegaskan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin mencegah kerumunan acara Habib Rizieq. Seperti memberi imbauan melalui surat resmi hingga pemasangan baliho. Namun massa tak bisa dibendung karena terus berdatangan, bahkan yang tak diundang. 

"Kami sudah imbau, kami sudah sosialisasi, ada baliho, spanduk, kami minta dan sebagainya," jelasnya. 

"Kan orang yang datang itu bukan yang diundang. Orang berbondong-bondong begitu, bukan orang yang diundang," tambahnya. 

Sejak Habib Rizieq pulang ke Indonesia dari Arab Saudi pada 10 November, ada sejumlah kerumunan yang terjadi. Mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, penyambutan di Markas FPI Petamburan. 

Kemudian, Maulid di Pondok Ranggon, Maulid di Tebet, Maulid dan salat Jumat di Megamendung Bogor, hingga pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan.  

Imbas dari hal ini, Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya untuk memberi klarifikasi kerumunan acara Habib Rizieq pada Selasa (17/11) besok. Polisi juga memanggul Habib Rizieq.

Bagikan Artikel ini