Tolak Divaksin COVID-19, Politikus PDIP Ribka Tjiptaning: Mending Bayar Denda
ANGGOTA Komisi IX DPR sekaligus politikus PDIP, Ribka Tjiptaning, terang-terangan menolak divaksin COVID-19. Bahkan, dia tak mempermasalahkan jika harus membayar sanksi daripada harus divaksin.
Ribka, penyandang gelar dokter dari UKI ini, mengisyaratkan menolak karena mempertanyakan keamanan vaksin corona Sinovac jika diberikan kepada orang di atas 60 tahun seperti dirinya.
"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending gue bayar," ungkap Ribka dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/1).
Sebagai catatan, Ribka sendiri saat ini berusia 61 tahun. Sementara selama ini, uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia hanya dilakukan kepada kelompok usia 18-59 tahun.
Tak hanya itu, Ribka menilai uji klinis fase III vaksin Sinovac belum benar-benar selesai. PT Bio Farma juga belum menyampaikan hasil uji klinisnya.
Ribka juga melihat pengalaman vaksinasi yang menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Bahkan, tak sedikit dalam proses vaksinasi tersebut yang menimbulkan korban jiwa.
"Vaksin untuk polio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak masuk di Indonesia," tutur Ribka yang juga pernah menjadi Ketua Komisi IX yang mengurusi bidang kesehatan ini.
"Saya pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa [itu] pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," lanjut dia.
Ribka juga meminta pemerintah tidak bermain dengan uji klinis vaksin corona apa pun, apalagi dijadikan lahan berbisnis.
"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Mau apa pun alasannya tidak boleh. Saya yang akan paling kencang nanti mempermasalahkannya," ujar Ribka.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi menyebut lansia juga diikutkan sebagai kelompok yang mendapat vaksinasi. Alasannya, karena lansia adalah kelompok kritikal.
"Kami harapkan Astrazeneca, Pfizer datang segera. Itu adalah vaksin yang sudah uji klinis digunakan di atas 60 tahun, akan mulai petugas publik lansia sekitar Maret atau awal April," jelas Budi di rapat yang sama.
BPOM sebelumnya telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin corona Sinovac. Efikasi atau khasiat vaksin ini berada di angka 65,3 persen.
Rencananya, vaksinasi akan dimulai pada Rabu (13/1) besok. Dan Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin corona.
Belum ada Komentar untuk "Tolak Divaksin COVID-19, Politikus PDIP Ribka Tjiptaning: Mending Bayar Denda"
Posting Komentar