Musni: Saya Kutuk Keras yang Sebarkan Hoax dan Fitnah Terhadap Gubernur Anies

BEREDAR poster di media sosial dengan narasi bahwa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) se-Jakarta akan menggelar aksi di Balaikota Jakarta pada Selasa (6/4/2021).

Selebaran yang mengatasnamakan HMI itu ditulis jika aksi digelar untuk menyeret Gubernur DKI Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Geruduk Balaikota, Seret Anies ke KPK," bunyi seruan di poster tersebut.

Poster itu juga diunggah di akun Twitter mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, @FerdinandHaean3, Minggu (4/4/2021).

Dalam cuitannya, Ferdinand mengaku tidak mengetahui apakah poster itu benar atau tidak. Namun jika undangan aksi 'seret Anies ke KPK' itu benar, lanjut Ferdinand, dirinya akan hadir untuk memberi dukungan.

"Saya tidak tahu ini benar atau tidak, belum dapat info akurat. Tapi kalau ini benar, saya ingin turut serta hadir memberi dukungan!" cuit @FerdinandHaean3.

Terkait hal itu, sosiolog Musni Umar pun ikut berkomentar. Ia mengutuk keras pihak yang menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap Gubernur Anies.

Hal itu disampaikan Musni di akun Twitternya dengan menautkan tangkapan layar artikel dari salah satu media daring dengan judul berita 'Geger! Beredar Seruan Tangkap Mas Anies Selasa Besok, Disebar Sama Ferdinand...'.

"Saya kutuk keras yang sebarkan berita   bohong dan fitnah terhadap Gub. Anies," tegas @musniumar, Selasa (6/4/2021).

Menurut Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) itu, aparat penegak hukum harusnya menindak pihak yang telah menyebar hoaks soal aksi seret Anies ke KPK.

"Kalau hukum ditegakkan, penyebar hoax ini sudah berurusan aparat. Janganlah karena kebencian membuat kamu tidak bisa berkata benar dan jujur," cuit Musni Umar.

Diketahui, Ketua PB HMI MPO Affandi Ismail telah membantah isi selebaran tersebut. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah berencana mengggelar aksi di Balaikota untuk menyeret Anies ke KPK.

"Dengan sangat tegas, saya mengatakan bahwa rencana aksi geruduk Balai Kota itu bukanlah kebijakan Pengurus Besar HMI MPO secara kelembagaan dan saya pastikan tidak ada satu pun Pengurus Besar HMI dan Pengurus Badko HMI yang terlibat dalam rencana aksi tersebut," kata Affandi, Senin (5/3/2021).

Bagikan Artikel ini