Wagub Bela Anies dari Kritikan DPR soal Banjir-Rumah DP 0 Rupiah

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sudah tiga tahun memimpin Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta memberikan kritik. Sorotan paling banyak tertuju pada janji rumah DP Rp 0 dan penanganan banjir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria langsung menanggapi hal tersebut. Riza mengatakan, dalam membuat program kerja itu sudah diatur. Ada yang selesai dalam satu tahun hingga 5 tahun.

"Ya kan Pak Gubernur sudah mengatur, program ini kan bukan tiga tahun, program kepemimpinan kan sudah diatur mana yang konsentrasi mana yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terkait banjir ya kan dimulai dari tahun pertama sampai tahun kelima ada tahapannya," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).

Terkait janji DP Rp 0, Riza mengatakan, itu bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Kata Riza, program rumah DP Rp 0 juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Terkait dengan DP Rp 0 juga begitu dan itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov. Pemprov bersama dengan BUMD, Dinas Perumahan, Sarana Jaya, kemudian juga dengan pihak swasta. Jadi kerja sama semua, bahkan juga Pemerintah Pusat jadi itu kerja sama kita semua, Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMD dan pihak swasta," ucap Riza.

Riza optimistis, bahwa 23 janji kampanye Anies akan terealisasi di akhir periode.

"Ya kita optimis dong, waktu kita membuat janji Pak Anies-Sandi kan semua sudah dihitung. Kita optimis bahwa semua yang kita janjikan visi misi program kita laksanakan, juga janji-janji yang 23 itu," katanya.

Diketahui, sejumlah fraksi DPRD DKI memberikan kritik di tahun ketiga Anies memimpin Ibu Kota.

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyoroti untuk Anies di tiga tahun jabatannya, yakni mengenai DP Rp 0 yang dinilai mandeg.

"Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya. Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya," kata Ilyas.

Kemudian, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter menyorot soal proses penanggulangan banjir. Dia melihat Pemprov DKI selama ini belum melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya melakukan normalisasi sungai.

"Masalah banjir. Tahun kemarin itu banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah, terus sampai saat ini kemarin saja kita belum lihat nih terkait normalisasi banjir yang dia lakukan. Ini menurut saya dan masih tidak sinkron dengan pemerintah pusat, seakan dia (Anies) tidak bisa bekerja sama dalam tata koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir. Jangan saling melempar masalah banjir ini," kata Lukman.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial yang diterjemahkan menjadi kegiatan strategis daerah (KSD) sebagai program kerja untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinannya.

"KSD ini lalu diturunkan secara teknokratif dalam setiap program-program yang ada di DKI. Kalau kita ingat, sesudah masa pilkada menunggu sampai masa pelantikan, itu kanwaktunya lima bulan lebih. Itu ada tim yang disiapkan. Lalu itu muncul menjadi dokumen untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan," ungkapnya.

Anies meyakini 23 janji kampanye yang sudah menjadi KSD itu selesai selama kurun waktu lima tahun sebagai gubernur DKI. Ia juga mengaku memiliki daftar program yang dapat selesai dalam waktu satu hingga lima tahun mendatang.

"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima. Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan. Ini alhamdulillah kita jaga terus insya Allah nanti di ujung awal tahun kelima, kita akan bisa lihat secara lengkap. Insya Allah semuanya terlaksana," ujarnya.

Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno pada 16 Oktober 2017 silam. Di tengah jalan, Sandiaga memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019. Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh Ahmad Riza Patria pada April 2020. Dr

Bagikan Artikel ini